Pelaku usaha di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi industri TPT Indonesia dalam Kerjasama dengan Bangladesh melalui IB-PTA (Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement) mengingat industri tekstil di Indonesia sangat penting bagi perekonomian nasional. TPT merupakan salah satu peraih devisa terbesar dan juga sebagai penyerap tenaga kerja karena sifat industrinya yang padat karya terutama di sektor pakaian jadi.

Although affected by the Covid-19 pandemic, ITMA ASIA + CITME, which takes place mid-June in Shanghai, will see a convincing participation of VDMA member companies. 56 exhibitors from Germany will exhibit at this year’s edition of Asia’s major fair for textile machinery. Due to the pandemic and travel restrictions, this is much less than in 2018, when 99 exhibitors from Germany were present. The booked space of German companies has almost halved compared to 2018. Nevertheless, Germany is still the second largest exhibitor nation after China.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih, mengatakan bahwa industri tekstil merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Namun di sisi lain, proses tekstil diminta untuk menerapkan konsep ramah lingkungan oleh banyak pihak. Sustainable textile atau tekstil berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan industri hijau yang ramah lingkungan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan permintaan pakaian jadi mulai mengalami peningkatan di dalam negeri seiring dengan permintaan pasar domestik yang juga naik. “Berdasarkan info yang masuk ke saya, permintaan pakaian jadi secara nasional naik secara signifikan. Ini karena momen Lebaran dan rencana akan dibukanya kembali perkantoran dan sekolah secara normal. Tentu saja ini potensi dan peluang bagus yang harus dimanfaatkan para produsen,” kata LaNyalla belum lama ini.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa tanpa perlindungan yang baik dari pemerintah terhadap industri TPT dalam negeri, bisa mengancam keberlangsungan hidup lebih kurang 407.000 IKM. Menurutnya belakangan industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri mulai digeser oleh serbuan barang impor dan mengancam keberlangsungan industri ini, terutama IKM. “Kalau kepastian pasar direbut dan digeser oleh impor maka ini adalah bumerang,” ujar Enny dalam diskusi virtual belum lama ini.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API DKI Jakarta) berdasarkan masukan dari perusahaan anggota dan mengamati kondisi industri TPT pada umumnya di tanah air meminta perlakuan khusus atas pengawasan K3L terhadap tekstil dan produk tekstil sepanjang tahun 2021 dengan tidak memberikan segala bentuk penindakan dilapangan sejauh tidak menimbulkan korban terkait K3L. Hal ini sangat diperlukan mengingat tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi covid-19 sehingga tahun ini perusahaan anggota dapat berkonsentrasi untuk melakukan pemulihan back to normal.

Direktorat Peredaran Barang dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan mengingatkan dimulainya penerapan pengawasan K3L untuk tekstil dan produk lain sesuai dengan kesepakatan yaitu efektif per tanggal 15 Februari 2021. Ini berarti Kementrian Perdagangan akan melaksanakan penegakkan hukum sebagai tindak lanjut dari pengawasan barang K3L. Namun demikian, API Jakarta meminta agar penerapan pengawasan K3L untuk tekstil dan produik tekstil diundur sampai dengan kondisi normal atau minimal dapat dievaluasi kembali dalam enam bulan ke depan.

Pelaku usaha di bidang tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa perlu kerjasama semua pemangku kepentingan untuk memulihkan kondisi industri pertekstilan Indonesia saat ini. Menurut mereka kondisi sulit industri TPT sesungguhnya telah berlangsung lama jauh sebelum adanya covid-19 dan semakin parah dengan adanya pendemi. Kesulitan terbesar pelaku usaha yang berorientasi pasar dalam negeri adalah sulit bersaing dengan gempuran produk impor yang masuk secara prosedural sekalipun dan lebih-lebih yang masuk secara non prosedural.