Selamat Datang di Digestex Media
@media screen and (max-width: 480px){ img{ max-width: 100%; padding:auto; } .foto-artikel{ min-width: 100%; } }

Produsen Tekstil Hulu Keluhkan Impor Tak Terkendali


Jakarta Agustus 2019


weavingIndustri Tekstil Hulu

Industri tekstil hulu yang memproduksi serat dan benang filament mengeluhkan terjadinya impor kain sebagai bahan baku industri garmen yang tidak terkendali menyebabkan utilisasi kapasitas terpasang tidak bisa beroperasi full capacity. Membanjirnya impor kain sangat mengganggu kinerja perusahaan karena perusahaan produk yang dihasilkan tidak terserap secara maksimal oleh pabrik benang dan pembuat kain. Perusahaan menganggap kebijakan PLB yang memperbolehkan pemegang API-U untuk melakukan impor kain sebagai bahan baku IKM-TPT menjadi pemicu membanjirnya impor yang tidak terkendali saat ini.


Menurut salah satu produsen di industri hulu bahwa kain menghadapi penyerapan rendah dibawah 50% dan keseluruhan industri hanya menyerap 60-70%. Komoditas yang tidak terserap menjadi barang tak terpakai di Gudang penyimpanan. “Daripada produksi menumpuk di gudang, pengusaha terpaksa menguarangi produksi”, ujarnya. Untuk itu dia berharap pemerintah dapat menertibkan berbagai produk impor sehingga dapat memberikan kesempatan industri dalam negeri untuk berproduksi. Ini tidak berarti pihaknya anti impor tetapi seharusnya tidak membunuh peruashaan dalam negeri. Impor sebaiknya hanya untuk memenuhi kekurangan dan untuk produk yang belum diproduksi di dalam negeri.


Membanjirnya kain di pasar domestic dengan harga dibawah pasar disertai dengan praktek penimbunan hasil impor membuat banyak perusahaan serat dan benang filamen terpaksa mengurangi produksi. Sifat indutri tekstil hulu ini sedikit berbeda seperti PTA untuk membuat produk tektil seperti polyester dan polietilena thephthalate (PET). Untuk jenis ini mesin harus tetap beroperasi nonstop selama 24 jam. Kualitas serat dan benang yang dihasilkan sebagai bahan baku pembuat kain industri garment dan rajut bisa turun apabila mesin sempat berhenti dan bahkan biaya bisa membekak apabila sampai mesin tidak beroperasi atau terjadi pengurangan produksi.


Membanjirnya kain impor ini juga dikeluhkan oleh peruashaan pembuat kain seperti antara lain di Jawa Barat karena mereka tidak bisa bersaing dengan kain impor. Akibatnya banyak perusahaan pembuat kain mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya karena pelanggan mereka beralih ke produk impor yang harganya lebih murah. Mereka menilai bahwa membanjirnya impor kain sebagai akibat dari peraturan PLB yang memperbolehkan impor kain oleh pemegang API-U.


Dengan kondisi pasar dalam negeri seperti sekarang ini industri tekstil hulu sulit untuk melakukan investasi dan menambah kapasitas produksi meskipun budget untuk itu tersedia. Untuk itu insentif yang diberikan dalam super deductible tax hingga 300% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2019 bagi perusahaan yang melakukan investasi / perluasan atau pionir kurang menarik bagi perusahaan tekstil di hulu. Mereka menilai lebih baik pemerintah mengontrol impor sehingga bisnis berjalan dengan baik dari pada insentif fiscal tetapi justru banyak perusahaan yang melakukan pengurangan produksi.


Sebenarnya kalau merujuk dari penjelasan dari Kementerian perdagangan dan Kementerian perindustrian terkait impor kain melalui PLB seharusnya tidak sampai mengganggu industri dalam negeri. Ini karena fasilitas ini terbatas hanya diperuntukkan untuk bahan baku IKM-TPT yang mengalami kesulitan bahan baku kain dari peruashaan besar baik dari segi minimum quantity sampai masalah pembayaran.


Meskipun saat ini banyak pihak yang meminta agar regulasi impor ini kembali kepada peraturan lama dimana hanya pemegang API-P yang boleh melakukan impor kain tetapi juga tidak sedikit yang meminta agar sistem ini tetap dipertahankan karena tujuannya baik. Pihak yang ingin mempertahankan ketentuan ini meminta pemerintah untuk tidak tergesa-gesa melakukan revisi sehingga apabila terjadi kelemahan dalam pelaksanaanya maka hanya akan dilakukan perbaikan bagian tertentu saja. Ketentuan ini terbukti memangkas waktu importasi dan memberikan keleluasaan bagi industri tekstil dalam negeri untuk melakukan pembayaran saat pembelian.


Dengan adanya pro kontra ini kelihatannya perumusan kebijakan yang tepat perlu melibatkan semua pemangku kebijakan dan pengusaha untuk memberikan kepastian bagi investor untuk menumbuhkan usaha mengingat setiap sektor industri memiliki kebutuhan yang berbeda-beda (Admin)