Selamat Datang di Digestex Media

Kebijakan Safeguard Belum Sehatkan Industri TPT

Jakarta Desember 2019


Menteri PerindustrianKunjungan Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bea masuk perlindungan sementara alias safeguard yang diterapkan pemerintah terhadap sejumlah komoditas tekstil dan produk tekstil belum berdampak signifikan untuk menyehatkan industri TPT. Menurutnya masukan dari pelaku usaha di sektor ini sangat penting untuk mencari jalan keluar dari persoalan lesunya industri tekstil Tanah Air.


Selama ini, sektor industri dan produk tekstil menjadi tumpuan ekspor, pemenuhan produksi dalam negeri dan penyerap tenaga kerja yang cukup besar karena sifat industrinya yang padat karya. Namun, saat ini maraknya produk TPT impor menyaingi produk lokal yang berdampak pada tutupnya sejumlah perusahaan dan PHK pekerja di sektor ini tidak dapat dihindari. "Kita tahu akhir-akhir ini banyak produk dari luar Indonesia yang melakukan penetrasi yang sangat luar biasa sekali, sampai kemudian kalau cek di pasar-pasar seperti di Tanah Abang sudah susah kita mendapatkan made in Indonesia, made in negara lain aja kira kira begitu," ujar Bahlil. Menurut dia, telah menjadi rahasia umum kalau produk garmen di Indonesia adalah hasil impor dari negara lain, terutama Cina. Karena itu, ia berujar perlu ada suplai produk dalam negeri sebagai substitusi impor.


Bahlil lebih lanjut mengatakan bahwa untuk mengatasi semua permasalahan ini bukan hanya kerja pengusaha tetapi harus ada sinergi pengusaha dan pemerintah dan regulasi yang tidak memberatkan pengusaha. Regulasi yang memberatkan hanya membuat produk tidak kompetitif. Dengan kondisi seperti ini, perlu keterlibatan pengusaha dalam memberi masukan ke pemerintah sehingga, harga produk lokal nantinya tak jauh berbeda dengan negara lain yang produknya diimpor ke Tanah Air.


Sementara itu pelaku usaha dari sektor Serat Sintesis dan Benang Filamen Ravi Shankar belum bisa menyimpulkan efektifitas dari kebijakan safeguard karena belum lama diterapkan dan hanya mencakupi beberapa produk saja. Menurut Ravi Shankar kebijakan yang ada sekarang sebenarnya lebih berfungsi untuk mengirim sinyal kepada negara-negara lain bahwa pemerintah mau action. Ravi berharap ke depannya para pelaku industri tekstil yang terdampak bebera waktu lalu bisa bangkit lagi. Menurutnya dengan melihat tingkat konsumsi dalam negeri yang masih sehat, bahkan meningkat terus perusahaan seharusnya tidak perlu tutup kalau skala impor terkendali dengan harga yang tidak terlalu murah.


Namun demikian, di sisi lain dengan adanya safeguard biaya produksi industri hilir ada yang mengalami kenaikan hingga 40% karena harus menggunakan bahan baku lokal. Industri hilir TPT yang telah terkena dampak langsung adalah industri garmen dan alas kaki. Produk hilir TPT yang juga telah merangsek ke dalam negeri membuat daya saing produk TPT lokal makin terpukul. Pabrikan hilir TPT berorientasi lokal meminta adanya intervensi pemerintah mengenai naiknya biaya produksi tersebut. Di industri sepatu yang juga menggunakan kain sebagai bahan baku mengalami meningkatan biaya produksi hingga 40% dibandingkan masa pra-safeguard. Pelaku usaha mengungkapkan bahwa tingginya harga bahan baku tersebut tidak bisa langsung dilimpahkan ke konsumen dalam waktu dekat lantaran proses distribusi yang memiliki banyak kontrak berjangka yang sulit diubah.


Safeguard untuk melindungi tekstil dalam negeri dikeluhkan oleh industri alas kaki karena menimbulkan efek negatif. Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia, Lany Sulaiman menjelaskan safeguard tekstil menyebabkan industri sepatu harus membayar biaya lebih mahal sekitar 40 persen untuk membeli bahan baku kain. Hal ini dianggap memberatkan pelaku usaha karena kain merupakan salah satu bahan baku industri sepatu sementara industri tekstil tetap tidak bisa kompetitif.

Lany menyimpulkan meski bermaksud melindungi industri tekstil ternyata safeguard ini justru membebankan sektor usaha hilirnya. Terlebih lagi, perusahaan-perusahaan sepatu sudah meneken kontrak kerja sama dengan pemasok bahan baku dan pembeli. Hal ini dianggap mengganggu dunia usaha. “Sayangnya, kebijakan ini membuat industri alas kaki kian tertekan. Dengan aturan turunan ini maka secara sadar pemerintah mengalihkan beban dari hulu ke hilir. Seolah secara tidak langsung industri hilir mensubsidi industri hulu yang sedang sakit,” jelas Lany.


Sementara itu, palaku usaha garmen untuk pasar domestik yang kebanyakan oleh IKM meminta agar safeguard juga bisa diterapkan untuk pakain jadi sehingga produk bisa bersaing dengan produk impor. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan pelaku industri kain selama ini minim memanfaatkan fasilitas restrukturisasi permesinan. “Mereka bikin produk juga tidak diserap pasar akibat daripada banyaknya impor, itu yang jadi masalah. Jadi, sebenarnya kalau akses pasar itu tidak hanya cukup dengan memberikan kesempatan promosi, tapi produk-produk impor yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri harus dikendalikan impornya,” katanya.


Berita Terkini




Populer